Daya tampung dan daya dukung kawasan bakal dijadikan pertimbangan pemerintah dalam upaya pembangunan rendah karbon PRK. Keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial mulai dirujuk sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2020-2024. PRK dianggap menjadi penengah dari dua mazhab ekonomi. Mazhab yang menekankan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan lingkungan, dengan mazhab yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Pemprov Jabar telah mengesahkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah RPRKD sebagai rujukan PRK. Pemprov Jabar juga berencana membuka kawasan ekonomi khusus di kawasan segitiga Cirebon, Indramayu dan Subang Rebana. Namun, sejauh ini rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW masih dikaji. Pemerhati lingkungan khawatir lambatnya kajian terutama dari aspek lingkungan dapat berimbas tak terkendalinya alih fungsi lahan yang berujung pada pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Daya tampung dan daya dukung kawasan bakal dijadikan pertimbangan pemerintah dalam upaya pembangunan rendah karbon PRK. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024, misalnya, keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial mulai dirujuk sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Agaknya, itu adalah harapan baru ditengah paradigma pembangunan yang dianut selama ini, hanya bertumpu pada ekonomi semata. PRK dianggap menjadi solusi karena merupakan penengah dari dua mazhab ekonomi. Mazhab yang menekankan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan lingkungan, dengan mazhab yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Nasional Bappenas, Medrilzam, mengatakan bahwa inisiatif pembangunan rendah karbon akan diarusutamakan menjadi bagian penting. Selain didasari kesepakatan global, pemerintah pusat secara bertahap akan mulai menerapkan konsep serupa di level daerah demi target penurunan emisi 29% di tahun 2030. “Kita tetap konsen terhadap penurunan emisi. Namun disamping itu, kita juga fokus pada intensitas penurunan emisi. Itu penting diperhitungkan agar bisa mencapai pembangunan berkelanjutan. Maka kami coba menginisiasi kerjasama dengan 7 provinsi, salah satunya Jawa Barat,” kata Medrilzam di Bandung beberapa waktu lalu. baca Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Foto udara kondisi Sungai Citarum, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tampak airnya menghitam bercampur limbah. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Kendati terhitung baru, Medrilzam berkeyakinan, konsep PRK ideal diterapkan sebagai upaya memperbaiki perencanaan sekaligus pemantauan pembangunannya. “Poin utamanya tetap pada daya dukung dan daya tampung. Karena aspek keseimbangan lingkungan akan dijadikan dasar menjamin keberlangsungan, dan ini sudah inline sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah tertuang di RPJMN 2020 – 2024,” katanya. Bappenas dan Jabar, bakal berkolaborasi selama 3 tahun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Pemprov Jabar, M. Taufiq Budi Santoso menuturkan sudah mengesahkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah RPRKD Jabar sebagai kerangka kebijakan PRK di tingkat daerah. Sebagai penunjangnya, beberapa tata aturan dan kebijakan bakal dimutakhirkan. Peraturan Gubernur diprioritaskan untuk terbit guna mengakomodir kebijakan. Dalam waktu dekat, kata Taufiq, akan juga diagendakan revisi RPJMD dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan. “Tentunya disesuaikan dengan program PRK. Targetnya tahun ini selesai, sehingga 27 kabupaten/kota bisa dijadikan pedoman perencanaan wilayahnya menyesuaikan arahan Pemprov Jabar untuk perencanaan 2021 paling tidak dan seterusnya.” ujar Taufiq. Berdasarkan laporan tahun 2019, emisi di Jabar berada di angka 130 juta ton CO2. Persentasenya, disumbang dari kehutanan serta sampah dan limbah cair domestik masing – masing dan Taufiq mengungkapkan, apabila rencana aksi sudah selesai di susun. Nilai proyek terkait low carbon development mencapai Rp12,5 Triliun. Pendanaan itu berasal dari APBN, APBD, swasta dan donor. baca juga Pembangunan Rendah Karbon untuk Mengerem Laju Perubahan Iklim Kondisi alih fungsi kawasan di Bandung Timur. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Infrastruktur yang masuk skema PRK yaitu Jalur Lingkar Cirebon, akses KA ke Patimban, dan akses KA ke Kertajati namun masih dalam tahap perencanaan. Nantinya, skema itu akan juga terintegrasi dengan rencana Pemprov Jabar membangun kawasan ekonomi khusus KEK Rebana Cirebon, Subang, Majalengka. Luas Segitiga Rebana mencapai km persegi. Ada sebelas zona yang sudah dilelang kepada para penanam modal. Konektivitas di kawasan Segitiga Rebana ini memang sudah disiapkan setidaknya sejak era Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Pelabuhan Patimban senilai Rp43,2 triliun ditargetkan rampung pada 2020. Lalu telah lebih dulu rampung, yaitu Bandara Kertajati yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018 menjadi modal utama. Ridwan Kamil punya ambisi besar di KEK Rebana. Sebab menurut Ridwan, tidak ada kawasan strategis di Indonesia seperti Rebana, yakni kawasan yang berdekatan dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Dia pun menyebut kawasan Rebana sebagai kota futuristik. Dalam keterangan resmi, Ridwan menuturkan, apabila Segitiga Rebana terwujud akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 9%. Tak hanya itu, peluang lapangan pekerjaan dipredikisi menyerap 5 juta angkatan kerja. Hitung-hitungan itu memang menjanjikan. Pada 2019, investasi yang terealisasi di Jabar mencapai Rp137,5 triliun. Ridwan pun memaparkan sejumlah langkah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui lima strategi ekonomi. “Provinsi yang nilai konkret investasinya terbesar di Republik Indonesia adalah Jawa Barat. Investasi kita sendiri Rp137,5 triliun yang hadir. Membawa pekerjaan, transfer teknologi, dan lain sebagainya,” ujar Ridwan Kamil di acara pembukaan Musyawarah Daerah Musda XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Jawa Barat di Kabupaten Karawang, Senin 9/3/20 lalu . perlu dibaca Menggagas Pembangunan Rendah Emisi Dalam Rencana Pembangunan Desa. Seperti Apa? Petani garam menggarap lahannya berlatar Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU I di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberpa waktu lalu. PT Cirebon Electric Power CEP kembali membangun PLTU Cirebon Unit II, dan ditargetkan beroperasi secara komersial Commercial on Date/COD pada 2022. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Dituntut Bijak Tata Ruang Pengamat Lingkungan Universitas Padjajaran Unpad Bandung, Chay Asdak, mengingatkan Pemerintah Jabar agar seyogyanya mendahulukan kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Jika berjalan lambat dalam konteks pembangunan KEK dikhawatirkan dapat berimbas pada anomali tata ruang. Chay memberikan catatan, instrumen penting itu kerap dianggap sebagai pelengkap administrasi semata, penyusunannya dilakukan untuk menjalankan perintah Undang-Undang, tanpa benar-benar menjawab substansi persoalan lingkungan. Hal itu mutlak dihindari. Apalagi, Jabar sudah berkomitmen dalam PRK. “Karena KEK ini skemanya satu lansekap yang menggabungkan lintas wilayah, jangan sampai konsep perancangannya justru parsial. Misalnya RTRW rencana tata ruang wilayah daerah tidak inline dengan provinsi. Jika sudah begitu akan sulit untuk mencapai membangun secara berkelanjutan,” katanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejauh ini RTRW teranyar Jabar masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah pusat dan DPR. Karena pada RTRW sebelumnya pembangunan KEK Rebana memang tidak dimasukan. Chay mengatakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan tata guna lahan. Pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, adalah contohnya. Semula bendungan ini dibangun untuk menunjang pertanian seluas 90 ribu hektare di kawasan timur Jabar. Kini, dipastikan bakal bergeser menjadi penunjang bagi industri dan properti. “Pemerintah perlu memperhitungkan itu. Masalahnya, kawasan itu merupakan lumbung pangan yang juga punya peran strategis,” ungkap Chay. Pemerintah dianggap belum memiliki desain besar pembangunan KEK. KEK dibangun, tetapi belum ada yang berhasil dan bisa dijadikan model. Bercermin pada bencana hidrometerologi kian intens melanda Jabar menunjukkan kerusakan daya dukung lingkungan. Direktur Walhi Jabar, Meiki Paedong mengkritisi, menyoal itu. Hasil kajian Walhi menyebut kerusakan lingkungan kerap kali meningkat seiring pembangunan insfrakstruktur. Petani garam menggarap lahannya berlatar Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU I di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberpa waktu lalu. PT Cirebon Electric Power CEP kembali membangun PLTU Cirebon Unit II, dan ditargetkan beroperasi secara komersial Commercial on Date/COD pada Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Sementara, di Kabupaten Cirebon, laju investasi melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Keteresediaan lahan untuk industri mampu membawa investor ke sentra pangan nasional tersebut. Dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Cirebon 2018-2038, Pemkab Cirebon menyiapkan lahan hektar untuk industri. Jumlah ini melonjak dibandingkan Perda No 17/2011 tentang RTRW 2011-2031 yang awalnya hanya hektare. Alih fungsi lahan untuk kawasan industri tak hanya menggusur lahan pertanian, tetapi juga ribuan orang yang bergantung pada penghidupan petani dan petambak. Di Losari, misalnya, rencananya lahan industri telah disiapkan seluas hektare. Losari menjadi salah satu dari 16 kecamatan yang daerahnya menjadi kawasan industri besar dan menengah. Warga Desa Ambulu, Ridwan, mengaku gusar dengan rencana pemerintah. Dia tak ingin bernasib seperti warga di Karawang dan Bekasi. Ketika beralih menjadi industri, mereka kehilangan tanah. Penghidupan warganya menjadi tak jelas karena kehilangan mata pencarian. “Kami sudah sejahtera dengan bertani maupun menambak, yang bagi kami lahan di sini produktif. Kalau nanti jadi industri lalu kami hidup dari mana?” keluh Ridwan. Merujuk data Pertanian Cirebon, kabupaten yang berpenduduk juta jiwa ini rutin setiap tahun memasok lebih dari ton beras ke Jabar dan Jakarta. Begitupun potensi produksi garam mencapai ton atau hampir sepertiga target produksi nasional, 1,5 juta ton. Artikel yang diterbitkan oleh bandung, Cirebon, emisi karbon, featured, infrastruktur, jawa, jawa barat, kerusakan lingkungan, komitmen jokowi, pembangunan berkelanjutan, pencemaran lingkungan, Perubahan Iklim

WilayahJawa Timur merupakan sentra industri pakan ternak dan peternakan terbesar di Indonesia. Lingkup agribisnis Jatim cukup kuat dengan dukungan tak kurang dari 15 pabrik besar pakan ternak, 52 industri rumahan pakan ternak, 4 pabrik pengolah susu, 201 pasar hewan, 99 TPA, 8 RPA, 1 RPH-A, 33 RPH-C dan 49 RPH-D. Di samping itu masih ada 11

Daerah Terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon terkenal dengan julukan Kota Wali dan Kota Udang. Selain lekat dengan sejarah kebesaran masa lalu Kerajaan Cirebon, kota ini memiliki potensi keindahan alam, kuliner, dan wisata religi. Kota ini berkembang pula menjadi kota pelabuhan, sentra perdagangan, dan jasa. Selasa, 21 Juni 2022 060006 WIBRabu, 29 Juni 2022 125830 WIB KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI Wisatawan mengunjungi Keraton Kasepuhan Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa 26/12/2017 untuk mengisi waktu libur panjang Natal dan Tahun Baru. [...] Artikel Terbaru Daerah Lainnya

Cirebon Sudah sejak dulu Cirebon menjadi wilayah penghasil garam terbesar di Jawa Barat. Dalam satu musim kemarau saja, ratusan ribu ton garam berhasil diproduksi. Di tahun 2018, tercatat jumlah garam yang dihasilkan cukup melimpah yaitu mencapai 483 ribu ton, angka tersebut melebihi target yang ditentukan yaitu 350 ribu ton. CIREBON - Kawasan industri seluas hektare bakal dibangun di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Masyarakat setempat diminta untuk tidak menaikkan harga di luar standar untuk kebutuhan kawasan tersebut. Hal itu terungkap dalam rapat terkait rencana pembangunan kawasan industri, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa 21/12. Rapat itu dipimpin oleh Bupati Cirebon, Imron Rosyadi. Dalam rapat tersebut, Imron menyambut baik adanya rencana PT Kawasan Industri Cirebon KIC yang bakal membangun kawasan industri di Kecamatan Losari. Dia menilai, hal itu bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. "Kami meminta masyarakat di Kecamatan Losari yang berniat menjual tanah untuk lokasi kawasan industri tidak menaikkan harga di luar standar," kata Imron. Imron juga meminta kepada investor yang akan melakukan ekspansi di Kabupaten Cirebon untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur, lanjut Imron, ada beberapa titik yang sering dilanda banjir, baik akibat luapan sungai maupun banjir rob dari laut Jawa. "Konsultasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup," tukas Imron. PT KIC berencana membangun kawasan industri di wilayah Kecamatan Losari, yang merupakan perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Direktur PT KIC, Joko Prabowo, mengatakan, alasan membangun di Kecamatan Losari karena wilayah itu memiliki kemudahan akses, baik jalur darat maupun laut. Selain itu, wilayah tersebut masuk ke dalam kawasan segitiga emas Rebana. "Kabupaten Cirebon di wilayah timur masuk ke dalam proyek strategis. Ini menjadi salah satu alasan kami," cetus Joko. Joko menjelaskan, untuk kebutuhan pembangunan kawasan industri di Kecamatan Losari, dibutuhkan lahan seluas hektare. Dia berharap, warga yang ingin menjual tanahnya untuk kebutuhan kawasan industri, tidak mematok harga di luar standar. Namun, Joko belum menyebutkan nilai investasi untuk pembangunan kawasan industri tersebut. Nilai itu disebut masih dihimpun oleh PT KIC. "Kalau sudah ada nilainya, pasti kami sangat terbuka," ujar Joko. PT KIC sebelumnya pernah membangun kawasan industri di berberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, Jababeka, Morotai, Kendal, serta Tanjung Lesung. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini Tag cirebon jawa barat merupakan daerah sentra industri terbesar di indonesia Daerah Penghasil Rotan di Indonesia Oleh Ibu Guru Diposting pada 22/03/2022 Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Geografi yaitu Tentang "Penghasil Rotan". CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon, saat ini merancang pembangunan industri yang strategis untuk kemudahan investasi, meskipun daerah tersebut tidak memiliki kawasan Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengatakan luas titik di Kota Cirebon hanya 1,5 persen dari keseluruhan wilayah. Menurutnya, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak mengatakan, produk industri memberikan kontribusi besar untuk PDRB di Kota Cirebon, menempati posisi ketiga dalam pertumbuhan ekonomi setelah pelayanan dan jasa serta industri keuangan."Rencana induk pembangunan industri Ripik di Kota Cirebon merupakan rencana yang strategis dan harus disusun dengan baik. Sehingga, pengembangan industri tetap dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” kata Agus di Kota Cirebon, Kamis 28/10/2021. Agus berharap, rencana pembangunan kawasan industri ini diharapkan selesai dalam waktu ini, lanjut Agus, rencana detail tata ruang RDTR untuk pengaturan zonasi, pengaturan investasi dan persyaratan perizinan online single submission OSS juga sudah disiapkan pemerintah JugaKemenperin Terbitkan Aturan Baru Soal Pengawasan Industri, Ini IsinyaPelaku Properti Siap Tangkap Potensi Pengembangan Ekonomi Jawa BaratKawasan Industri Dekat Dengan Tol Trans Jawa Mulai Dilirik“Jadi tinggal rencana induk saja. Kalau rencana induk sudah ada, proses perizinan juga sudah dipermudah maka investor baik yang lama maupun baru dapat berinvestasi di Kota Cirebon," kata Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kota Cirebon Maharani Dewi mengatakan, untuk wilayah Kota Cirebon memiliki 49,09 hektare di kawasan Lemahwungkuk, Kesambi dan mengatakan, kemungkinan nantinya titik industri akan berkembang ke wilayah kecamatan lain "Untuk industri yang dikembangkan bisa industri pertanian maupun industri-industri lainnya," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Cirebonmerupakan salah satu daerah yang memiliki nilai produksi rotan terbesar di Indonesia. Sebagian industri rotan di Indonesia diketahui berada di Kabupaten Cirebon, dengan pengolahan sebagai bahan baku furniture. Salah satu desa di Cirebon yang dikenal dengan kerajinan rotannya adalah Desa Tegalwangi, Weru, Cirebon, Jawa Barat. ^{CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon akan menjadikan wilayah Cirebon Timur sebagai kawasan industri, karena wilayah tersebut merupakan daerah tandus dan berada di wilayah jalur pantai laut Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan, progres pencanangan kawasan industri di wilayah timur Cirebon saat ini terus dirancang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperdagin Kabupaten Cirebon."Kami mengajak pengusaha untuk berinvestasi di wilayah Cirebon," kata Imron, Jumat 14/10/2020.Sebelumnya, Kepala Disperindag Kabupaten Cirebon, Deni Agustin, menyebutkan, wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur sudah dilirik para pengusaha industri besar. Faktor pendukung investasi di Kabupaten Cirebon wilayah timur saat ini yakni, Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati, Pelabuhan Muara Djati, Tol Cikopo-Palimanan Cipali, PLTU Cirebon, dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Cisumdawu."Untuk sarana prasarana, jangan khawatir. Jalan menuju Kabupaten Cirebon memiliki banyak akses. Banyak kemudahan di Cirebon," yang berhasil dihimpun, peruntukan industri menengah dan besar di Kabupaten Cirebon, berada di Ciwaringin, Gempol, Ciwaringin, Arjawinangun, Palimanan, Losari, Pangenan, Gebang, Ciledug, Pabedilan, Depok, dan untuk kawasan industri kecil dan mikro berada di Sedong, Greged, Lemahabang, Astanajapura, Lemahabang, dan Pasaleman. K45 Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini cirebon} Luaslahan kritis di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencapai 3.834,45 hektare. Provinsi Jawa Barat merupakan sentra poduksi Mangga terbesar setelah Jawa Timur dengan sentra utama di Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Indramayu. dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat , serta Kelompok Tani Mangga, asosiasi produsen mangga dll. Untuk itu

Connection timed out Error code 522 2023-06-14 033431 UTC What happened? The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed. What can I do? If you're a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you're the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here. Cloudflare Ray ID 7d6f83d8dca7d0c1 • Your IP • Performance & security by Cloudflare

1 MAKANAN TRADISIONAL KHAS JAWA BARAT. 2. SEGA LENGKO (NASI LENGKO) Nasi lengko ini bisa di jumpai dan merupakan makanan khas masyarakat pantai utara seperti Cirebon. Walaupun terlihat sederhana makanan khas ini sarat dengan protein dan serat juga makanan rendah kalori, karena bahan-bahan untuk membuat nasi lengko adalah 100% non- hewani

TANA PASER - Bupati Paser Fahmi Fadli merupakan satu-satunya kepala daerah di Kalimantan Timur yang menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya atas keberhasilannya dalam optimalisasi sektor pertanian. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat pembukaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke XVI, di lapangan Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu 10/6/2023. Penghargaan yang diperoleh, kata Bupati Paser Fahmi Fadli merupakan kerja keras bersama semua pihak baik itu Organisasi Perangkat Daerah OPD, maupun elemen masyarakat. "Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam optimalisasi di bidang pertanian, hingga hari ini kita dianugerahi penghargaan Satyalancana Wira Karya," ucapnya. Baca juga Mengenal Aplikasi Si Jajan Buah Karya Dinas PU Kukar, Ada 3 Tujuan Selain pertambangan, pertanian juga menjadi salah satu sektor andalan di Kabupaten Paser yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan di Kabupaten Paser. Pemerintah daerah, kata Fahmi juga telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian, sekaligus yang akan menjadi mitra strategis dari Ibu Kota Negara IKN Nusantara. "Dengan puluhan ribu hektar lahan pertanian yang kita miliki, tentu wilayah kita bisa menyiapkan pangan bagi penduduk IKN Nusantara nantinya," terangnya. Dibalik penghargaan yang diperoleh, tentunya ditopang dengan kebijakan yang telah dikeluarkan, seperti Peraturan Daerah Perda Perlindungan Lahan nomor 2 tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B. Tahun selanjutnya, Fahmi mengeluarkan kebijakan melalui keputusan Bupati Paser Nomor 525/KEP-73/2022 tentang penetapan peta indikatif perlindungan dan pengelolaan areal dengan nilai konservasi tinggi pada kawasan peruntukan perkebunan di wilayah Kabupaten Paser. Baca juga Satu-satunya di Kaltim, Bupati Paser, Fahmi Fadli Raih Satyalancana Wira Karya dari Presiden Jokowi "Berkat kebijakan itu, tentunya dapat membawa perubahan bagi pertanian kita, guna terwujudnya Paser MAS Maju, Adil dan Sejahtera," terang Fahmi. Perubahan positif lainnya selama kepemimpinan orang nomor satu di Kabupaten Paser yaitu, terdapat 12 mini ranch pengembalaan sapi yang efektif dan ekonomis, serta terbangunnya sentra pertanian di berbagai wilayah. Selain itu, Kabupaten Paser telah berhasil turut serta menurunkan efek rumah kaca GRK, melalui program REDD+ dan Forest Carbon Partnership Facility FCPF-Carbon Fund. Ditambah Kabupaten Paser juga berhasil mendapat dana hibah dari Bank Dunia senilai Rp6,3 miliar, yang diterima dalam 5 tahun berturut-turut, terhitung sejak tahun 2023. "Anggaran yang diperoleh itu dialokasikan untuk kegiatan tata kelola hutan dan lahan, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam wilayah perizinan alternatif penghidupan masyarakat berkelanjutan Kampung Iklim-Plus, serta manajemen dan pemantauan program," tandas Bupati Paser. Baca juga Tarif Penyeberangan Kapal Ferry Balikpapan-Penajam Paser Utara, Lokasinya IKN Nusantara Dengan penghargaan Satyalancana Wira Karya yang diperoleh hari ini, kata Fahmi tentunya bisa diperhitungkan bahwa pertanian di Paser sudah bisa bersaing di kancah nasional. "Kita tidak berpuas diri hanya sampai disini, masih banyak yang perlu kita lakukan dalam memajukan pertanian kita di Paser, petani-petani kita masih perlu dibina guna menciptakan produk-produk lokal yang baru dan berkualitas," tutup Bupati Paser. Pelaksanaan Penas KTNA ke XVI rencananya berlangsung selama 5 hari, mulai dari 10 sampai 15 Juni 2023 dengan tema Memantapkan Penguatan Potensi dan Posisi Tawar Komoditi Lokal untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. *

42. Sejarah Industri Rotan di Kabupaten Cirebon Industri kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon ada sejak tahun 1930-an di Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang saat ini menjadi sentra industri kerajinan rotan termaju di Kabupaten Cirebon.

.

by3ag71i7o.pages.dev/846

by3ag71i7o.pages.dev/831

by3ag71i7o.pages.dev/316

by3ag71i7o.pages.dev/108

by3ag71i7o.pages.dev/839

by3ag71i7o.pages.dev/662

by3ag71i7o.pages.dev/934

by3ag71i7o.pages.dev/757

by3ag71i7o.pages.dev/412

by3ag71i7o.pages.dev/551

by3ag71i7o.pages.dev/67

by3ag71i7o.pages.dev/864

by3ag71i7o.pages.dev/535

by3ag71i7o.pages.dev/146

by3ag71i7o.pages.dev/934

cirebon jawa barat merupakan daerah sentra industri